REPOSITORI DPR RI DALAM RANGKA MENDUKUNG PUSAT DATA PARLEMEN
DOI:
https://doi.org/10.33505/jodis.v3i2.154Keywords:
Repository DPR, Library of the Parliamentary of Indonesia, Deposit of product of DPR, Special libraryAbstract
A work/product of a state institution is one of the elements of cultural wealth that should be preserved and handled properly. This is done so that the historical value and information contained can be passed on to the next young generation. For this reason, the Library of the Parliament of Indonesia as a special library of The House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR RI), seeks to carry out its role as a collector/deposit of products of the DPR RI, the Secretariat General and the Expertise Body of the Indonesian House of Representatives (Secretariat General and BK DPR RI), by building a Repository DPR. However, in the development of the Repository DPR, the library faces obstacles in adding the number of product that can be included in the Repository DPR. The purpose of this paper is how to provide information and build awareness of the importance of the Repository DPR to the DPR RI, Secretariat General and BK DPR RI. The method used in this paper is a description of case studies and reference studies on the implementation of the Regulation of Secretariat General of DPR RI Number 11 of 2017 concerning Repository DPR. The type and source of data used are a brief report on Repository development activities.
References
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Peraturan Keterbukaan Informasi Publik. (n.d.).
Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus. (n.d.).
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. (n.d.). https://www.komisiinformasi.go.id/uploads/files/SLIP 2010.pdf
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. (n.d.).
Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Repositori di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (n.d.). http://berkas.dpr.go.id/jdih/document/peraturan_sekjen/persekjen91_2017_11.pdf
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. (n.d.).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. (n.d.).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. (n.d.).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. (n.d.).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. (n.d.). http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2007_43.pdf
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2020 Journal of Documentation and Information Science
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
- Hak publikasi dan pemanfaatan karya intelektual pada jurnal ini menjadi milik penuh penerbit, sedangkan hak moral menjadi milik penulis.
- Aspek legal formal akses dan pemanfaatan setiap artikel JoDIS tunduk di bawah lisensi Creative Commons Atribusi-Berbagi Serupa (CC BY-SA), yang berarti bahwa konten jurnal dapat dimanfaatkan secara bebas dan wajar (fair use) dalam bentuk serupa bahkan untuk kepentingan komersial.
- Untuk menghindari tindakan malpraktik publikasi dan plagiarisme penerbitan artikel, penulis diminta mengisi dan menandatangani pernyataan hak cipta pada Surat Pernyataan Keaslian Naskah dan Copyright Transfer.
